Menakar Loyalitas Guru dan Karyawan di Amal Usaha Muhammadiyah

Moch Harpan Nursitadhi, S.Pd.I., M.Eng.
(Ketua Majelis Pendidikan Kader PDM kota Yogyakarta)

Beberapa waktu ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) membuat kebijakan bahwa setiap Guru (GTT/GTY) maupun Karyawan (KTT/KTY) yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah harus aktif di Muhammadiyah dengan mengumpulkan surat keterangan aktif dari Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Memang hal ini menjadi kendala bagi guru/karyawan di beberapa sekolah, karena mereka tidak pernah aktif di Muhammadiyah, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi mereka yang tidak aktif dan menimbulkan reaksi negatif dengan kebijakan PDM tersebut.  Ada yang bilang Muhammadiyah kurang kerjaan ngatur-ngatur guru/karyawan, ada juga yang berkata inikan HAM dan saya sudah bekerja secara professionri sinilah Muhammadiyah bisa menilai loyalitas guru/karawan AUM yang bekerja di persyarikatan Muhammadiyah. Kondisi dilapangan ini menjadi perhatian serius bagi Majelis Dikdasmen yang mengurusi sekolah/AUM untuk bertindak lebih tegas lagi terhadap guru/karyawan yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut.

Harus diakui hal ini terjadi karena kurangnya persyarikatan dalam menata, mengatur dan membina para pengelola AUM tersebut. Sehingga para guru/karyawan yang bekerja di sekolah /AUM ini tidah paham dan tidak mengerti bahwa pemilik sekolah/AUM ini adalah persyarikatan Muhammadiyah bukannya kepala sekolah ditempat mereka masing-masing. Sehingga kebanyakan guru/karyawan AUM ini lebih loyal kepada kepala sekolah dari pada loyal kepada persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga ketika persyarikatan membuat kebijakan terhadap mereka akhirnya mereka banyak yang menyepelekan.

Disisi lain selama ini sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam melaksanakan BA hanya sebatas formalitas saja. Yang artinya pelaksanaan BA di AUM tidak sesuai dengan Sistem Perkaderan Muhammadiyah (SPM), sehingga ideologi Muhammadiyah tidak sampai tertanam dengan baik karena. Seperti yang telah diketahui para Pimpinan Muhammadiyah bahwa proses BA di AUM selama ini tidak mengacu pada SPM dimana ada kurikulum, silabus, tata cara pelaksanaan, materi yang disampaikan, susunan pelaksana BA yang sudah ada dalam SPM tidak terpenuhi. Bahkan dibeberapa sekolah dalam pelaksanaan BA hanya satu materi kajian tentang kemuhammadiyahan dan materi yang lain hanya bersifat lokal masalah-masalah kegiatan internal sekolah dan itu sudah mereka anggap sebagai BA. Inilah salah satu penyebab kurangnya ideologi Muhammadiyah tidak pernah mereka ketahui secara baik. Untuk itu kedepan Peran Majelis Dkdasmen dan Majelis Pendidikan Kader sangat penting dalam menata proses BA di AUM agar sesuai dengan SPM. Kedepan setiap guru/karawan, pengelola, pimpinan AUM wajib mengikuti BA sesuai standar SPM. Dengan harapan permasalahan di atas dapat teratasi. Sehingga setiap sekolah/AUM yang akan melaksanakan BA untuk berkoordinasi dengan Majelis Dikdasmen dan MPK dalam pelaksanaan dan  penyusunan materi BA agar memenuhi sebagai syarat sebagai BA AUM. Dan saat ini MPK PWM DIY telah menyusun buku pedoman BA yang nantinya daerah mensosialisasikan pedoman BA ini ke AUM atau PCM dan PRM agar pelaksanaan BA disemua lini persyarikatan sesuai dengan SPM.

Kini dan kedepan perlu dikembangkan cara pandang yang positif dari segenap kalangan di dalam Persyarikatan termasuk dilingkungan amal usaha Muhammadiyah dalam membina pengelola AUM di Kota Yogyakarta secara sinergi antara PDM, Majelis dan pimpinan AUM. Karena bagaimanapun juga para guru dan karyawan yang bekerja di AUM itu adalah kader-kader Muhammadiyah yang perlu perhatian pembinaan yang lebih tertata dan lebih kontinyu. Sehingga apa yang sudah menjadi kebijakan persyarikatan dapat terlaksana dengan lebih baik. Bahwa sejatinya gerakan Muhammadiyah, tidak kecuali amal usahanya, memerlukan orientasi misi dan dikelola oleh mereka yang yang menghayati dan memahami misi Muhammadiyah, juga yang benar-benar memliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Guna kepentingan mengemban misi utama dan strategis Muhammadiyah seperti itulah maka mau tidak mau diperlukan guru/karyawan sebagai kader yang loyal kepada persyarikatan Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah tidak hanya untuk mengurus organisasi, tetapi juga untuk berdakwah, memimpin Persyarikatan, termasuk masuk kea Amal Usaha Muhammadiyah.

Sudah barang tentu bahwa para guru/karyawan sebagai kader Muhammadiyah yang diproyeksikan sebagai pengelola AUM itu harus berbekal kemampuan-kemampuan yang standar dan berkualitas, selain bermodal integritas dan komitmen untuk mengemban misi Persyarikatan. Kenyataannya, kini makin banyak guru/karyawan sebagai kader Muhammadiyah yang memiliki kemampuan-kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Memang kadang muncul pencitraan yang negatif tentang mereka yang beber-bener kader Muhammadiyah di amal usaha, seolah mereka masuk dengan bebas hambatan, padahal kenyataanya mereka pun berjuang dan bekerja secara obyektif. Jika berpikir secara negatif, tidak sedikit pula mereka yang diluar kader Muhammadiyah, dalam prakteknya tidak memiliki keunggulan dan hanya memiliki kemampuan biasa-biasa saja, selain sekedar kemampuan formal.

Maka kini yang dituntut ialah loyalitas sekaligus komitmen yang kuat dari guru/karyawan atau pengelola dan pimpinan AUM diseluruh lini Persyarikatan, tentang penting dan strategisnya peran guru/karyawan, pengelola, pimpinan AUM sebagai kader Muhammadiyah untuk mengemban misi perjuangan mewujudkan tujuan Muhammadiyah, yakni mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Proses transformasi kader Muhammadiyah dapat diletakkan dalam usaha mengemban misi mencapai tujuan Muhammadiyah sebagaimana yang dicita-citakan itu.